LAMPUNG INDEPENDEN: Ketua KPU Bandar Lampung Budiharjo siap memelopori jajaran KPU agar lembaganya segera mengeluarkan rekomendasi—peraturan tambahan ke KPU Pusat–guna mengatasi kevakuman hukum, menyusul putusan MK soal pencalonan kepala daerah dari independen.

Langkah tersebut dilakukan jika dalam waktu dekat pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah. Ia menilai, kelambanan menyikapi putusan Mahkamah bisa menimbulkan masalah di daerah. “Saya siap memelopori untuk dating ke Jakarta khusus masalah ini,” ujar Budiharjo, Senin.

Untuk mengatasi masalah pascaputusan MK, menurut Budiharjo diperlukan keberanian pemimpin mengambil inisiatif baik dalam konteks usulan revisi UU atau keputusan Presiden mengeluarkan perppu. “Misalnya, pemerintah dan DPR tidak segera merevisi UU 32/2004. Begitu juga dengan perppu, pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan tersebut sedangkan revisi tidak jalan. Kalau seperti ini, KPU daerah bisa mendesak KPU pusat mengeluarkan peraturan seperti diamanatkan MK,” ujar Budiharjo.

LAMPUNG INDEPENDEN : Pemerintah menjamin aturan teknis calon independen dapat diberlakukan bulan Januari 2008. Ini berarti Pilgub Lampung bisa diikuti pasangan calon gubernur dari jalur independen.

Dalam konferensi pers menjelang perayaan HUT ke-4 Mahkamah Konstitusi (MK) dan peresmian gedung baru MK di Jakarta, Minggu (12-8), Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang calon independen. Saat bertemu Jimly hari Jumat (10-8) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden berjanji segera mengeluarkan aturan teknis tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah. SBY menargetkan bulan Januari tahun depan bisa diterapkan.

INDEPENDEN LAMPUNG: Presiden Yudhoyono dan DPR hari ini, Rabu (22-8), menggelar rapat konsultasi membahas calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

“Rapat konsultasi digelar untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review UU 32/2004,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21-8).

Menurut Hatta, pemerintah telah siap membahas perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR juga memiliki inisiatif untuk mengubah UU 32/2004 pada pasal yang memungkinkan adanya calon independen. “Yang lainnya, seperti persyaratan dan lain-lain, biarkan berkembang dalam pembahasan-pembahasan. Yang terpenting sesegera mungkin pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK,” ujar Hatta.

Ia mengatakan calon independen hanya dimungkinkan untuk pemilihan kepala daerah dan bukan pemilihan presiden. UUD 1945 tidak membuka ruang bagi calon independen dalam pilpres. “Pasal 6a Ayat (1) dan (2) dalam UUD menjelaskan pasangan calon presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Tidak sama sekali menyebutkan independen,” kata Hatta.

INDEPENDEN LAMPUNG : Partai Golkar sepakat calon independen segera bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itu, dalam konsultasi antara DPR RI dengan presiden yang dijadwalkan Rabu (22/8), Fraksi Partai Golkar berupaya mempercepat penyediaan perangkat calon independen bisa maju. Golkar mematok calon independen didukung kisaran 15 persen dari jumlah pemilih.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa saat berdialog dengan jajaran Radar Lampung kemarin. ’’Sungguh, tidak ada keuntungan bagi Golkar menghambat calon independen ikut pilkada,’’ katanya.

|BANDAR LAMPUNG|INFO PILKADA|Tiga bupati dan wakil bupati (wabup) aktif (incumbent) secara resmi siap ‘bertarung’ dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupatennya masing-masing pada bulan November mendatang. Sedangkan bakal calon (balon) bupati lainnya, juga terdapat mantan bupati di daerahnya.

Ketiganya adalah Erwin Nizar dan Mukhlis Basri (bupati/wabup) Kab Lampung Barat), Fauzan Sai/Bambang (Tanggamus), Abdurrahman Sarbini/AA Syofandi (Tulangbawang). Sedangkan Wayan Dhirpa yang berpasangan dengan Heru Sambodo, dicalonkan Partai Golkar adalah mantan bupati Lampung Barat (Lambar) periode sebelumnya.

|BANDAR LAMPUNG|INFO PILKADA| Diam-diam, Kasmir Triputra, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Lampung itu telah bersiap-siap maju sebagai calon Gubernur Lampung, pada Pilgub 2008 mendatang melalui jalur independen.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan calon perseorangan ikut pilkada, Kasmir mengaku banyak menerima telepon dan SMS dari sejumlah tokoh dan elite parpol. Isinya meminta ia ikut meramaikan bursa calon gubernur Lampung.

Tetapi, dia tidak serta merta menyambut para si pengirim SMS begitu saja. Keinginan ada, tetapi harus dipikirkan matang. “Saya siap maju dalam jika masyarakat menginginkan. Saya pribadi tidak akan pernah mengajukan diri ikut pilgub. Jika masyarakat menginginkan, saya siap maju,” kata Kasmir seperti yang pernah dikutip lampung post.

Meski mendapat banyak dukungan, Kasmir masih menunggu respons tokoh masyarakat lainnya untuk memutuskan maju sebagai calon perseorangan atau melalui parpol.

Penghitungan Suara Cepat (Quick Count) atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau  proses pemungutan suara. Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditentukan. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil penghitungan suara yang ada, pada formulir khusus dan melaporkan temuannya tersebut ke pusat pengumpulan data.

Wacana calon independen di dalam proses politik kepemimpinan agaknya belum berani untuk memanas sebagai sebuah issue nasional, sekedar muncul di saat pendahuluan pilkada DKI Jakarta, berbentuk tuntutan hukum dari beberapa orang/ kelompok yang merasakan dirugikan oleh kebijakan negara kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah itu issue yang bisa menjadi bola panas di kancah politik nasional itu meredup lagi, dikalahkan oleh issue-issue lain yang muncul kemudian. Sementara, pada tingkat lokal, yaitu di Propinsi Lampung yang sedang menggelinding agenda pemilihan gubernur pada tahun 2008 nanti, tiba-tiba muncul wacana calon independen yang bisa saja di laksanakan dalam Pemilihan Gubernur itu nantinya jika putusan MK membuka kesempatan itu. Adalah rekan-rekan dan sahabat saya yang juga sesama pendidik muda yang menggelindingkan wacana tersebut di Surat Kabar Lokal. Munculnya diskusi pro dan kontra dari mereka membuat saya mengerti bahwa wacana yang digelontorkan ini memang sesuatu yang bermata dua, hanya saja kita belum tahu mata mana yang lebih tajam dan mana yang belum..

|Lampung|Info Pilkada| Dinas Pendidikan Provinsi Lampung meminta kedua kepala sekolah dasar yang terlibat kasus pemalsuan ijazah diberi sanksi administrasi. Langkah ini bertujuan agar citra pendidikan tidak menjadi rusak.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Hermansyah, baru-baru ini, menyusul pengakuan kedua pelaku atas perbuatan mereka. Namun, kata Hermansyah, pihaknya belum mendapatkan bukti jual beli. Para pelaku juga tak mau menyebutkan asal ijazah palsu tersebut.

Sementara Desta Arum dan Ki Agus, siswa kelas lima dan dua Sekolah Dasar Rawa Laut Bandar Lampung yang menggunakan ijazah palsu harus kembali ke bangku SD untuk menempuh pendidikan yang semestinya. Mereka mengaku mendapatkan ijazah lewat perantara seorang guru dengan modus pindah sekolah. Kedua siswa itu juga mendapatkan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) asli.

Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung (Hipmala) Yogyakarta mendeklarasikan dukungan terhadap Sjahroedin Z.P.-Suryono S.W. sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2008. Dukungan iti dirilis ke Lampung Post dan dimuat pada Kamis (2-8).

Sebagai mahasiswa, saya kaget membaca berita ini. Bagaimana tidak, organisasi mahasiswa masuk dalam pusaran politik dan dengan terang-terangan mendukung seorang tokoh untuk maju dalam bursa pencalonan gubernur. Begitu murahkah harga sebuah dukungan mahasiswa, sehingga dengan tergesa-gesa mendukung pencalonan Gubernur Lampung? Begitu hebatkah tokoh yang mereka dukung, sehingga sebuah organisasi mahasiswa juga turut meributkan pencalonan Gubernur Lampung?