Posted by: pilkadalampung | June 8, 2007

Pilkada Lampung Masih Terkendal Faktor-Faktor Klasik

BANDAR LAMPUNG, Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indra J Piliang menegaskan, menghadapi pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada 2008, Lampung masih akan menghadapi beberapa kendala klasik. Kendala-kendala tersebut yaitu kendala konflik, golput, money politic, inefisiensi anggaran, dan pemanfaatan jabatan.

Demikian dikatakan Indra pada Seminar Pilkada, Pilkada dan Good Local Governance di Bandar Lampung, Selasa (19/6). Menurut Indra, menghadapi pilkada bupati atau gubernur pada 2008 nanti, Lampung merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah yang kaya konflik. Sayangnya, konflik yang terjadi merupakan konflik tertutup.

Didukung fakta sekitar 61,9 persen masyarakat Lampung merupakan masyarakat pendatang dari etnis Jawa, sementara etnis penduduk asli Lampung 11,9 persen, etnis Sunda 8,8 persen, etnis Banten 2,5 persen, etnis Palembang 2 persen, etnis Semendo 1,6 persen, dan etnis lainnya 11 persen, maka pemenang dalam pilkada di Lampung bukanlah yang mendapat suara terbanyak. Yang akan menjadi sosok pemimpin di Lampung adalah figur yang dapat menyelesaikan keberagaman etnis tersebut.

Dalam pandangan Indra, sosok itu akan ditampilkan sebagai calon independen yang diusung oleh masyarakat, selain kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Ketika hal itu terjadi, perbedaan versi itu akan membuktikan apakah hasil pilkada sudah sama dengan versi publik atau belum.

Menurut Indra, yang akan membuktikan hal tersebut nantinya adalah masyarakat pemilih sendiri. Sampai saat ini Indonesia pada umumnya dan Lampung pada khususnya menghadapi jumlah pemilih golongan putih (golput) yang cenderung meningkat.

Dari studi CSIS tercatat, dari total mata pemilih di Indonesia, hanya sekitar 23 persen masyarakat yang memilih untuk mengidentikkan dirinya dengan satu partai politik tertentu. Sisanya 77 persen memilih untuk tidak mengidentikkan dirinya dengan partai politik manapun. Kondisi demikian ia perkirakan sudah terjadi di Lampung yang sebentar lagi juga akan menyelenggarakan pilkada bupati dan gubernur.

Dengan kondisi rendahnya partisipasi masyarakat demikian, dikatakan Indra, sangat rentan terhadap terjadinya money politic. Dengan jumlah pemilih yang rendah, bisa jadi calon atau kandidat akan memakai cara-cara untuk menyuap petugas Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) sehingga jumlah mata pemilih akan naik. ”Namun itu masih harus diawasi lagi,” katanya.

Apabila sudah terjadi cara-cara money politic, sudah pasti cara itu akan menimbulkan inefisiensi anggaran. ”Sehingga pilkada akan menelan anggaran yang besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari pendapatan asli daerah atau PAD,” katanya.

Menurut Indra, faktor lain yang harus diwaspadai, adalah adanya pemanfaatan jabatan. Dalam pilkada, apabila seorang calon berasal dari institusi atau badan tertentu, ia harus segera melepaskan diri dari jabatannya atau non aktif. Namun kenyataannya, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, calon baru mundur beberapa bulan menjelang kampanye. ”Seharusnya ada perubahan di sini,” katanya.

Untuk itu, karena kendala yang dihadapi masih klasik, partai politik di Lampung seharusnya sudah bisa mengantisipasi kondisi-kondisi demikian. Apalagi Lampung memiliki karakter yang homogen dan terkendala ketiadaan figur alternatif. |KOMPAS|


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: