Posted by: pilkadalampung | June 14, 2007

PDIP Nilai Percepatan Pilkada Lampung Akan Pertajam Konflik

|BANDAR LAMPUNG|: PDIP menilai usulan percepatan Pilkada untuk menyelesaikan konflik antara Gubernur Sjahroedin ZP dengan DPRD Lampung justru akan mempertajam konflik dan menyebabkan kondisi daerah Lampung semakin tidak kondusif.

“Kepentingan politik seharusnya tidak dipaksakan di atas kepentingan hukum. Putusan MA dan sistem hukum tata negara kita yang harus menjadi rujukan, bukan kepentingan politik dari partai-partai politik,” kata Sekjen PDIP, Pramono Anung, saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, PDIP menilai kinerja Mendagri M Ma’ruf dalam menyelesaikan konflik antara gubernur dan DPRD Lampung sudah berada pada jalur yang tepat, yakni mengacu pada putusan MA dan sistem hukum tata negara yang dianut Indonesia.

Karenanya, ia mengatakan tidak tepat untuk menyebutkan bahwa Mendagri kurang tegas dalam menyelesaikan masalah Lampung dengan hanya melihat dari sisi kaca mata politik.

Selain itu, katanya, Mendagri semestinya tidak ditekan untuk mengambil putusan yang dampaknya justru merusak tatanan demokrasi.

“Mendagri telah bertindak tepat menyikapi masalah Lampung, yakni mengacu pada putusan MA dan sistem hukum tata negara kita,” katanya.

Menurut Pramono, elite politik semestinya menghormati proses demokratisasi di Lampung, dan pemilihan kepala daerah tentunya dilaksanakan setelah masa jabatan Gubernur Sjahroeddin berakhir.

“Kalau Pilkada dipercepat, apa yang menjadi dasarnya. Masa kepentingan politik dipaksakan di atas kepentingan hukum. Jadi sebaiknya bersabar menunggu sampai selesainya masa jabatan Sjahroedin,” katanya.

Selain itu, katanya, kepentingan Lampung seharusnya yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mencari solusi penyelesaian konflik Lampung itu.

Ketika ditanyakan apakah PDIP telah meminta Gubernur untuk memperbaiki hubungannya dengan DPRD Lampung, ia mengatakan kader PDIP itu telah diminta untuk memperbaiki hubungannya, namun DPRD Lampung juga tidak boleh mempertahankan arogansinya.

“Kedua-duanya harus menjadikan kepentingan Lampung yang utama,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan bahwa konflik DPRD Lampung dengan Gubernur Sjahroedin ZP sudah mengarah kepada penyelesaian.

Ia mengatakan telah menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanyakan proses penyelesaian konflik Lampung, dan Presiden menyatakan dirinya bersama Wapres Jusuf Kalla sudah menyiapkan formula penyelesaian konflik Lampung.

Anggota Komisi II DPR, Ryaas Rasyid, mengusulkan Pilkada ulang yang dipercepat sebagai solusi penyelesaian persoalan Lampung.

Menurut Ryaas, penyelesaian konflik Lampung itu bukan di tangan Presiden, tapi berada pada Mendagri.

“Jadi semua dibatalkan saja dan lakukan pemilihan ulang. Dalam Pilkada itu, siapapun bisa mencalonkan, apakah Alzier, Sjahroedin atau siapapun calonnya. Saya kira ini solusi terbaik,” katanya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Suryama menganggap Mendagri Mohammad Ma’aruf kurang tegas dalam menyelesaikan konflik di Lampung. (Ant/OL-03)|MediaIndonesia|


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: