Posted by: pilkadalampung | July 14, 2007

KPK Bisa Periksa Militer Aktif

Laporan Wartawan JPNN

JAKARTA – Munculnya ide agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa memeriksa perwira militer aktif yang terlibat kasus korupsi direspons positif Menhan Juwono Sudarsono. Namun, KPK harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan inspektur jenderal (Irjen) Departemen Pertahanan.

Setelah diperiksa KPK, menurut Menhan, kasus dugaan korupsi itu akan dilimpahkan ke kejaksaan atau Puspom TNI. ’’Bergantung kepada kadar kesalahan korupsinya. Kalau di Dephan dan Mabes, kemungkinan pada pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang mahal-mahal,’’ kata Menhan Juwono usai memberikan pembekalan visi dan misi Indonesia dalam bidang pertahanan kepada calon duta besar Indonesia di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, kemarin.

Menhan mempersilakan KPK ikut menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan TNI. Bahkan, karena alasan itu, Kamis lalu Menhan datang ke gedung KPK dan bertemu dengan sejumlah pimpinan KPK. Alumnus London School of Economics and International Relations itu menginginkan reformasi di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI diwujudkan dalam bentuk yang konkret. ’’Salah satu di antaranya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dephan dan KPK,” jelas mantan Dubes Inggris itu.

Menhan menegaskan keinginannya untuk memberantas korupsi di departemen yang dipimpinnya. Hal itu dipicu keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mereformasi pemberantasan korupsi di Departemen Keuangan. ’’Model yang digunakan Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani, Red) oleh KPK dinilai bagus dan patut ditiru departemen lain,’’ lanjut Menhan.

Menhan mengatakan, upaya mereformasi pemberantasan korupsi di departemennya sesuai dengan amanat presiden saat dirinya baru dilantik menjadi Menhan pada 2004. ”Saat itu, Bapak Presiden berpesan kurangi keterlibatan politik TNI dan kurangi penggelembungan dalam pengadaan alutsista di tiga angkatan. Yakni, angkatan darat, laut, dan udara,’’ ujarnya.

Ditemui usai salat Jumat di Masjid At-Takwa, kompleks Dephan, Inspektur Jenderal (Irjen) Dephan Laksamana Madya Sumardjono mengatakan, kerja sama KPK dengan Mabes TNI sudah dijalin sejak lama. ”Saat saya menjabat Irjen TNI, sudah ada MoU itu,’’ kata jenderal bintang tiga itu.

Sumardjono menjelaskan, saat itu pernah ada laporan dugaan korupsi atas satgas intelijen TNI di Ambon. ’’Ada anggota (TNI) yang lapor ke KPK, lalu kami koordinasi. Setelah kami tindak lanjuti, ternyata tidak ada dan tidak terbukti,” katanya.

Selain dugaan korupsi pada operasi di Ambon, ada satu kasus yang melibatkan anggota TNI dan pernah dilaporkan. ”Tapi, saya agak lupa di mana,’’ ujarnya.

Menurut Sumardjono, meski penyelidik KPK boleh masuk langsung ke instansinya, tetap dilihat besar kecilnya kasus. ’’Kerjaan KPK kan seabrek. Kalau kisarannya kecil, kan nggak harus lewat mereka,’’ katanya.

Sumardjono menyatakan, MoU dengan KPK masih sangat dini. ”Tapi, tetap harus dimulai. Ini bagian dari komitmen kami untuk bersih-bersih, sama-sama memberantas korupsi,’’ tuturnya.

Tapi, UU 34 tentang TNI belum mengatur soal itu? Menurut Sumardjono, hal itu tidak menjadi masalah. ”Irjen kan dibentuk bukan untuk tambal butuh. Semua dugaan korupsi (di Dephan, Red) selama ini, baik sipil maupun militer, kan lewat Irjen. Nah, kami ingin mengurangi pekerjaan KPK agar lebih sinergis. Kalau kami nggak kerja, buat apa dibentuk,’’ ujarnya.

KPK Akui Tak Bisa

Sayang, meski Dephan telah mempersilakan KPK untuk masuk dan menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota militer aktif, KPK berpendapat lain. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengungkapkan, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, pihaknya tak bisa ikut campur terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan anggota militer aktif. ”Itu salah UU,” ujar Ruki seusai acara ramah-tamah dengan wartawan di lantai II gedung KPK Veteran kemarin.

Dalam pasal 53 UU KPK, semua perkara yang diusut KPK harus bermuara pada pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang berada di bawah pengadilan umum. Anggota militer aktif hanya bisa diperkarakan di pengadilan militer. Kalaupun diperkarakan di pengadilan umum, mekanisme yang dipakai adalah pengadilan koneksitas. Yang boleh mengajukan pengadilan koneksitas itu adalah kejaksaan, bukan KPK.

Lantas, apa peran KPK terhadap kasus-kasus korupsi di militer? Ruki menjelaskan, KPK hanya berwenang melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggota militer aktif dan ditangani kejaksaan. ”Kami hanya membantu sampai penyelidikan, seterusnya diserahkan kepada pihak lain (kejaksaan, Red),” ujar Ruki.

Dia mencontohkan, salah satu temuan KPK yang akhirnya diserahkan ke kejaksaan adalah kasus dugaan korupsi penggunaan dana milik Asabri senilai Rp410 miliar. Sejauh ini kasus tersebut sudah menghasilkan tersangka, yakni Mayjen (pur.) Subarda Widjaja.

Dia mengungkapkan, KPK pernah melakukan MoU dengan Mabes TNI. Tapi, tidak menyangkut pengusutan perkara korupsi yang melibatkan anggota militer. Mantan Kapolwil Malang itu mengatakan, kedua pihak hanya membicarakan soal pelatihan pegawai KPK untuk melakukan capacity building, termasuk pelatihan intelijen. Selain itu, dalam hal operasional hanya dibahas soal mekanisme pengungkapan kasus-kasus internal di dua lembaga tersebut.

Apakah mungkin melakukan kerja sama intelijen antar kedua lembaga untuk mengungkap kasus korupsi? ”Tidak, intelijen negara hanya untuk pertahanan, bukan penegakan hukum,” ujarnya.

Penjelasan Ruki itu bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Biro Humas Dephan Brigjen Edy Butar Butar. Edy mengungkapkan bahwa dengan MoU tersebut, KPK bisa langsung mengusut kasus dugaan korupsi di Dephan yang melibatkan anggota militer aktif dengan berkoordinasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalih bahwa KPK tak bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer aktif karena terbentur UU juga dipertanyakan Ketua Konsorsium Reformasi Hukum nasional (KRHN) Firmansyah Arifin. ”Bukan tak bisa, KPK belum berani. Seharusnya dengan kewenangannya yang luar biasa, KPK berani,” tuturnya. Salah satu keunggulan KPK adalah tak berwenang mengeluarkan SP3. Karena itu, publik berharap kasus-kasus besar yang melibatkan militer tak akan lolos begitu saja.

UU KPK tidak secara eksplisit melarang KPK mengusut anggota militer. Pasal 42 UU KPK mengatur, lembaga tersebut berwenang mengoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. ’’Kalau lemahnya regulasi, itu tidak sepenuhnya benar. Seharusnya jangan jadi hambatan bagi KPK,’’ tegasnya.

Sejauh ini, kata dia, KPK masih berkutat pada kasus-kasus konvensional yang menyangkut pengadaan barang departemen dan instansi. ’’Kerja KPK baru bisa dibilang maksimal jika sudah bisa mengusut korupsi di lingkungan tentara, istana, dan konglomerat besar,’’ ujarnya.

Alumnus UNS tersebut menyatakan, jika masalahnya adalah kasus yang melibatkan anggota militer aktif harus disidangkan di pengadilan militer, belum terlambat bagi KPK untuk membuat terobosan. Menurut dia, harus ada sinkronisasi UU, yakni UU KPK dan RUU Pengadilan Militer yang saat ini masih dibahas di DPR. ’’Kecuali pelanggaran indisipliner, anggota militer yang bertindak pidana umum harus disidangkan di pengadilan umum. Dephan harus legawa soal itu,’’ katanya.

Di bagian lain, penjajakan untuk mengusut sejumlah kasus korupsi di tubuh TNI yang dilakukan KPK dan Departemen Pertahanan disambut sejumlah pihak. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah kasus yang melibatkan militer mulai 2002 hingga 2007 yang belum tuntas ditindaklanjuti. Mulai kasus Mi-17 hingga kasus Pindad.

’’Kami menyambut baik hal itu karena beberapa permasalahan di tubuh militer bisa diterobos KPK dengan cara mereka berperan menjadi penyelidik,’’ jelas Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam diskusi di kantor Imparsial kemarin. Karena itu, dia meminta supaya KPK memanfaatkan peran tersebut. ’’Jangan hanya jadi safety player,’’ ujarnya.

Tapi, Danang memperkirakan adanya kesulitan yang dihadapi KPK jika penyidikan tidak dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi, tapi ke pengadilan koneksitas. ’’Jika begitu, tetap harus ada inisiatif dari Mabes TNI dan Kejagung. Itu susahnya. Tapi, mungkin itu jalan tengah sebelum revisi RUU Peradilan Militer,’’ ungkapnya.

Juga, sikap Mabes TNI harus ditunggu, apakah mereka merelakan prajuritnya ’’diobok-obok’’ penyelidik sipil atau tidak.

Koordinator Advokasi Imparsial Donny Adryanto mengungkapkan, KPK seharusnya lebih berani memainkan peran dalam memberantas korupsi di tubuh militer. ’’Untuk pemberantasan korupsi, seharusnya tidak ada batas bagi KPK. Seharusnya KPK lebih berani dan tidak dibatasi oleh keputusan Irjen,’’ tegasnya.

Akan lebih baik, kata dia, jika sebuah kasus korupsi bisa dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK bisa menggandeng Puspom. Namun, untuk bisa sampai ke sana, tentu UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer harus direvisi lebih dulu lebih dari sekadar MoU antara KPK dengan Menhan. (*)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: