Posted by: pilkadalampung | August 26, 2007

Presiden-DPR Bahas Calon Independen

INDEPENDEN LAMPUNG: Presiden Yudhoyono dan DPR hari ini, Rabu (22-8), menggelar rapat konsultasi membahas calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

“Rapat konsultasi digelar untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review UU 32/2004,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21-8).

Menurut Hatta, pemerintah telah siap membahas perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR juga memiliki inisiatif untuk mengubah UU 32/2004 pada pasal yang memungkinkan adanya calon independen. “Yang lainnya, seperti persyaratan dan lain-lain, biarkan berkembang dalam pembahasan-pembahasan. Yang terpenting sesegera mungkin pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK,” ujar Hatta.

Ia mengatakan calon independen hanya dimungkinkan untuk pemilihan kepala daerah dan bukan pemilihan presiden. UUD 1945 tidak membuka ruang bagi calon independen dalam pilpres. “Pasal 6a Ayat (1) dan (2) dalam UUD menjelaskan pasangan calon presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Tidak sama sekali menyebutkan independen,” kata Hatta.

Berbeda dengan Hatta, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung melihat prospek positif munculnya calon independen dalam Pilpres 2009. “Kalau bupati dan gubernur bisa, maka memungkinkan pilpres bisa diikuti calon independen,” kata Akbar.

Meski demikian, Akbar mengingatkan, wacana capres independen harus melalui mekanisme amandemen UUD 1945, karena diperlukan sebuah payung hukum yang mengaturnya. “Amandemen sebagai payung hukum calon independen harus atas persetujuan DPR,” ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Mengenai berapa persen syarat capres independen, Akbar menyebutkan kisaran angka 3-6 persen. “Syaratnya sekitar itu,” ujarnya.

Mengenai payung hukum bagi calon independen, Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak mempermasalahkan bila Presiden SBY tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Presiden dan DPR sepakat dengan putusan MK saja, kita sudah syukur alhamdulillah,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, opsi yang dipilih SBY untuk merevisi UU 32/2002 tentang Otonomi Daerah adalah pilihan yang paling tidak berisiko. “Sebenarnya ada beberapa opsi, termasuk perppu, dan opsi lain KPU bisa mengatur untuk mengisi kekosongan UU tersebut. Jadi langkah yang diambil Presiden ini paling tidak berisiko,” lanjutnya.

Dia optimistis awal 2008 revisi sudah selesai. “Insya Allah awal 2008 revisi selesai, sesuai dengan komitmen pemerintah dan DPR. Rakyat sudah dengar janji tersebut, karena itu harus ada langkah konkret,” tutur Jimly.

Menurut dia, MK hanya mengeluarkan ketentuan teknis tentang bagaimana calon perorangan bisa ikut pilkada, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Presiden dan DPR. n U-2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: